Pemerintah Harus Cari Solusi Bantu Persoalan BUMN Infrastruktur

07-04-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina saat kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat, Selasa (6/4/2021). Foto: Devi/nvl

 

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengatakan, BUMN infrastruktur dalam melaksanakan tugasnya harus dibantu oleh pemerintah. Karena BUMN inilah yang mengerjakan berbagai infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. 

 

"Ada hal-hal yang memberatkan BUMN infrastruktur. Oleh karenanya pemerintah harus mencari solusinya untuk membantu. Karena ada utang ataupun pinjaman yang harus dibayar. Pemerintah harus memberikan solusi yang terbaik buat BUMN infrastruktur, karena tanda-tanda negara maju yakni dengan adanya infrastruktur yang bagus," tutur Nevi disela-sela agenda kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat, Selasa (6/4/2021).

 

Nevi menyampaikan, kedepan Komisi VI akan membahas persoalan yang dihadapi BUMN infrastruktur tersebut dengan kementerian terkait. Dalam hal ini yaitu Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, dan juga Kementerian Keuangan, agar dapat dicarikan solusi terbaik dalam membantu BUMN infrastruktur yang tengah mengalami kondisi yang sulit dalam melaksanakan tugasnya.

 

"Dengan adanya koordinasi dan konsolidasi maka kita harapkan permasalahan ataupun kendala yang ada bisa cepat  teratasi dengan dibantu oleh stakeholder yang ada. Dan dengan adanya akses Jalan Tol Padang-Sicincin ini tentunya akan memudahkan perjalanan masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi maupun kegiatan perdagangan," tutup Nevi. (dep/es)

BERITA TERKAIT
Harga Gula dan Tetes Tebu Anjlok, Komisi VI Dengar Keluhan APTRI
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengadukan anjloknya harga gula dan tetes tebu kepada Komisi VI DPR...
Gde Sumarjaya: Pendanaan Koperasi Merah Putih Harus Sesuai Kaidah Usaha
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pembiayaan untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diminta tetap mengacu pada prinsip keuangan yang sehat. Anggota Komisi VI...
KAI Harus Hentikan Praktik Outsourcing dan Benahi Sistem Digitalisasi Tiket yang Rentan Disalahgunakan
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) membenahi secara serius manajemen...
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...